Perlu Dukungan Pemda Banggai, Muatan Balik Tol Laut di Pelabuhan Luwuk Masih Rendah

BERITABANGGAI.COM, LUWUK – Pemerintah daerah Kabupaten Banggai perlu memberikan dukungan secara penuh terhadap pelaksanaan program tol laut. Pasalnya, sejauh ini muatan balik dari dua trayek tol laut yang menyinggahi pelabuhan Luwuk masih sangat rendah.

Dalam sebuah rapat koordinasi antar instansi terkait optimalisasi muatan nalik Tol Laut trayek H2 dan T6 di Kantor UPP Kelas II Luwuk, Senin (22/3/2021), Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk, Suleman Langge menjelaskan, setiap tahun Pemerintah melakukan evaluasi penyelenggaraan program Tol Laut termasuk terkait jumlah muatan balik di setiap trayeknya. Pada tahun 2020, jumlah muatan balik dari dua trayek Tol Laut yang menyinggahi Pelabuhan Luwuk yakni H2 dan T6 masih rendah.

“Oleh karena itu diperlukan dukungan Pemerintah Daerah juga terobosan dan masukan dari berbagai instansi dan stakeholder terkait, sehingga pelaksanaan program Tol Laut benar-benar tepat sasaran dan sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan pemerintah,” kata Suleman, sebagaimana dikutip dari akun Ditjen Perhubungan Laut.

Seperti diketahui, salah satu program utama pemerintah nasional adalah memperlancar dan mengefisienkan angkutan barang melalui jalur laut atau yang dikenal dengan nama program Tol Laut. Konsep tol laut sendiri pada prinsipnya adalah pelayaran secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia untuk memperkuat jalur pelayaran dan logistik untuk menekan disparitas harga dan biaya transportasi.

Rapat Koordinasi tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan muatan balik program Tol Laut dan untuk memperoleh saran dan masukan terkait stategi peningkatan muatan balik dari berbagai instansi dan stakeholder.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Pemerintah Daerah, Dinas Perdagangan dan UKM, Dinas Koperasi, Dinas Perkebunan, Bulog, perwakilan Kantor UPP Pagimana, PT. Pelni, PT. Pelindo IV, pengguna jasa, Perusahaan Bongkar Muat, TKBM dan perwakilan PT. Djakarta Lloyd serta Nahkoda KM. Kendhaga Nusantara 13. (bb/03)