APBD 3,2 Triliun Namun Pemerataan Pembangunan Belum Dirasakan Masyarakat Simpang Raya

BERITABANGGAI.COM, SIMPANG RAYA – Pemerintah daerah Kabupaten Banggai boleh saja membangga banggakan alokasi APBD yang mencapai 3,2 triliun. Namun kenyataannya pemerataan pembangunan belum dirasakan masyarakat secara merata.

Seperti infrastruktur ruas jalan menuju Desa Desa Doda Bunta, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai masih mengalami kerusakan sampai saat ini. Masuk dari Desa Dwipa Karya, lubang di sana sini sudah terlihat di ruas jalan menuju Desa Doda Bunta, sehingga kecepatan kendaraan harus dikurangi.

Desa Doda Bunta termasuk salah satu desa produsen kakao dan hortikultura. Namun, akses jalan sangat buruk.

Tiba di Desa Doda Bunta, jalan lingkungan di desa ini juga belum diperbaiki. Masih tetap beraspal kasar dan lubang di sana sini.

Dari Desa Doda Bunta, bergerak menuju Dusun Mumpe dan Dusun Lanang, kondisinya juga lebih memprihatinkan. Belum ada aspal yang melapisi jalan ini.

Dusun Mumpu dihuni 60 kepala keluarga yang terdiri dari sekitar 230 jiwa serta Dusun Lanang.

Dusun Mumpe dan Dusun Lanang merupakan komunitas adat terpencil (KAT) di Kabupaten Banggai.

Apabila ke Dusun Mumpe, akan melewati jembatan gantung yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua.

Akses yang sulit ini membuat warga kedua Dusun harus menempuh sekitar 3 jam berjalan kaki dan naik kendaraan untuk sampai di Puskesmas Simpang Raya yang berada di Desa Sumber Mulya.

Selain itu, kerusakan jalan juga terlihat pada ruas jalan menuju Desa Lokait, Kecamatan Simpang Raya. Jalan menuju Desa Lokait yang sempit terakhir kali diaspal pada masa pemerintahan Bupati Ma’mun Amir dan Herwin Yatim.

Tidak hanya jalan, pantauan di lapangan jembatan satu-satunya yang menghubungkan Desa Lokait dan Sumber Mulya masih berkonstruksi kayu, meski Kabupaten Banggai telah berusia 65 tahun.

Pemandangan berbeda ketika tiba di ruas jalan utama Simpang Raya yang membentang dari Kelurahan Salabenda, Kecamatan Bunta. Kondisinya sangat mulus.

Itupun setelah pemerintah pusat mengintervensi menggunakan APBN melalui program Instruksi Presiden atau Inpres Jalan Daerah pada tahun 2023. (*)

(bb/03)