BERITABANGGAI.COM, BANGKEP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan mendesak pemerintah segera melakukan rehabitasi terhadap jembatan Tatakalai-Luksagu.
Wakil Ketua I DPRD Bangkep Muh. Rizal Arwie mengatakan bahwa DPRD Bangkep akan terus mengawal jembatan tersebut, sebab jembatan tersebut bukan hanya menghubungkan satu desa saja namun menghubungkan dua kecamatan yakni Kecamatan Tinangkung Utara dengan Kecamatan Totikum.
“Terkait isu yang berkembang bahwa DPRD hanya diam, itu tidak benar. Mengenai persoalan jembatan penghubung dua kecamatan ini kami selaku penyelenggara pemerintahan sudah pikirkan agar kebutuhan masyarakat terutama pada persoalan jembatan yang menjadi trending tofic di media sosial, yang perlu diketahui kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah agar secepatnya mengambil tindakan, karna ini persoalan kebutuhan mendasar,” ungkap politisi Golkar, Muh Rizal Arwie.
Selain itu, Wakil Ketua II DPRD Bangkep, Eko Wahyudi Mengatakan bahwa jembatan itu sudah tiga tahun menjadi pengeluhan masyarakat terutama para pengendara. Ia juga mengatakan, DPRD tidak pernah diam terkait masalah tersebut.
“Saya merasa tersinggung terkait apa yang disampaikan lewat media sosial bahwa seakan DPRD tidak bekerja atau hanya tidur dengan persoalan rakyat, jadi bagi kami tidak berimbang. Masyarakat perlu ketahui bahwa kami di DPRD sudah berulang kali menyampaikan kepada pemerintah daerah, agar jembatan Luksagu menjadi salah satu program prioritas,” ujarnya.
Dijelaskan, perbaikan jembatan Luksagu untuk tahun 2021 ini sudah ada anggarannya akan tetapi ada satu dan lain hal sebab dalam surat rekomendasi KPK yang disampaikan kepada gubernur bahwa setiap program yang akan di laksanakan wajib mengacu pada acuan Rancangan APBD sehingga ada beberapa program yang sudah disepakati tidak masuk dalam APBD termasuk jembatan.
“Anggaran jembatan Tatakalai-Luksagu sudah direncanakan sesuai kesepakatan bersama di APBD kita, kalu sampai tidak dapat dilaksanakan itu karena ada sistem yang mengatur, sehingga apa yang sudah menjadi program bersama tidak dapat dilaksanakan termasuk rehabitasi jembatan Luksagu,”tambahya.
Kepala Seksi Preservasi Bidang Binamarga Dinas PU, Siksanto yang diutus untuk memenuhi panggilan Wakil Ketua I dan II, Senin (25/10/21) mengakui bahwa DPRD memang selalu menghubungi dinas Pu untuk segera membaiki jembatan namun saat pekerjaan akan dimulai pada September kemarin, pihaknya diperhadapkan dengan edaran dari kementerian.
Isi edaran tersebut adalah meminta bahwa disetiap pekerjaan, dari Pra Perencenaan sampai pelaksanaan, harus ada review dari pihak inspektorat.
“Memang benar apa yang disampaikan oleh wakil ketua I dan wakil ketua II itu jelas, bahwa usulan yang disampaikan oleh DPRD Bangkep terkait jembatan Tatakalai-Luksagu itu salah satu program yang kita sepakati bersama bahkan menjadi dasar prioritas,”ucap Siksanto.
Kata Siksanto Dalam penanganan tanggap bencana itu masuk dalam kegiatan PU sebesar 500 juta, angka ini guna menyelesaikan persolan dibeberapa titik, untuk pembiayaan jembatan Luksagu sebesar 170 juta.
“Jadi dana 500 juta yang dimaksud hanya dapat digunakan dalam penanganan darurat sementara, karna dalam perencanaannya nomenklaturnya yang berbeda,” pungkasnya.
(kus)
Discussion about this post