BERITABANGGAI.COM, LUWUK – Polemik soal kemampuan keuangan perusahaan di dalam keikut sertaan dalam tender program pemerintah daerah mulai menjadi perbincangan hangat sejumlah kalangan akhir akhir ini. Pasalnya, masalah tersebut dinilai serius dan menjadi penting terkait dengan peningkatan kualitas program yang digelontorkan pemerintah daerah.
Adalah Anggota DPRD Kabupaten Banggai Hasman Balubi. Ia mengatakan pemberlakuan kewajiban untuk menyetor ke rekening bank perusahaan, sebesar maksimal 20 persen dari nilai pagu dalam pelaksanaan tender pemerintah daerah, memang menjadi masalah baru saat ini.
“Inian masalah baru ya, baru akan diterapkan,” katanya, saat ditemui di kantor DPRD Banggai, Rabu (27/4/2022).
Hasman berpendapat, penerapan aturan kewajiban setor dana paling sedikit 20 persen di rekening perusahaan sebagai syarat mengikuti tender, adalah bagian dari usaha ULP untuk mewujudkan proses tender yang baik di dalam melahirkan pihak ketiga yang berkualitas di dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
“Saya melihat ini adalah usaha dari ULP untuk mewujudkan penyedia yang berkualitas dan memiliki kemampuan,” kata politisi Perindo itu.
Menurut dia, banyak pengalaman selama ini terkait pelaksanaan proyek yang terbengkalai dan tidak terlaksana. Hal itu salah satunya akibat dikerjakan oleh perusahaan yang tidak memiliki kemampuan keuangan.
Ia menyadari penerapan aturan wajib setor 20 persen dari pagu, akan membuat keterbatasan bagi perusahaan perusahaan skala kecil. Hanya saja kata dia, kalangan perusahaan juga hendaknya introspeksi diri terkait dengan kemampuan bekerja.
“Memang ini akan jadi tantangan buat perusahaan kecil. Tapi harusnya ini jadi bahan intropeksi diri. Ukurlah kemampuan. Jika kemampuan keuangan tidak memadai, jangan memaksakan mengikuti tender pada banyak tempat,” katanya.
Hasman mengingatkan, ULP harus benar benar selektif di dalam menentukan pemenang tender setiap paket pekerjaan pemerintah daerah, khususnya pada aspek persyaratan kemampuan keuangan perusahaan. Alasannya, setiap proyek yang dikerjalan itu bertujuan untuk mememnuhi kebutuhan masyarakat.
“Jika proyeknya terbengkalai, kasihan masyrakat yang menjadi penerima manfaat. Makanya kemampuan perusahaan menjadi penting disini,” pungkasnya.
(bb/03)
Discussion about this post