BERITABANGGAI.COM, LUWUK- Manajemen PT.Kurnia Luwuk Sejati (KLS) buka suara terkait legalitas perusahaan beroperasi di Wilayah Morowali Utara (Morut).
Kepada Media ini Asdir PT.KLS Ferdinand Magaline menegaskan bahwa, hingga saat ini operasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, PT Kurnia Luwuk Sejati telah mengantongi izin usaha tetap (IUT)/IUP yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi.
Hal ini menjadi dasar hukum utama dalam menjalankan kegiatan usaha di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Status izin usaha PT Kurnia Luwuk Sejati jelas dan sah. Kami memiliki IUT Perkebunan yang dikeluarkan pemerintah provinsi sebagai dasar operasional perusahaan,” tegasnya kepada media ini, Jumat 27 Maret 2026.
Hal ini sebagaimana UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebelum direvisi oleh MK. Pada pasal 42 sebelum revisi, menyebutkan,“IUP atau HGU”.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap regulasi, perusahaan juga tengah menjalankan proses penyesuaian sistem perizinan.
Dikatakan, saat ini PT Kurnia Luwuk Sejati sedang dalam tahap migrasi perizinan lama ke sistem Online Single Submission (OSS).
Langkah ini merupakan bagian dari kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam menyederhanakan sistem perizinan usaha di Indonesia.
“Kami berkomitmen mengikuti arahan pemerintah daerah dan saat ini sedang dalam proses migrasi perizinan ke OSS melalui dinas terkait,” jelasnya.
Migrasi ini diharapkan dapat memperkuat transparansi serta memastikan seluruh dokumen perizinan terintegrasi secara nasional.
Dalam pernyataan resmi PT Kurnia Luwuk Sejati, perusahaan juga menekankan bahwa hubungan dengan masyarakat sekitar selama ini berjalan baik.
Namun, diakui terdapat dinamika di lapangan yang berpotensi memicu konflik.
Manajemen menyebut adanya oknum tertentu yang diduga mencoba memprovokasi masyarakat dengan janji kepemilikan lahan perkebunan.
Hal ini dinilai berpotensi merusak hubungan harmonis yang telah terjalin.
“Kami melihat ada pihak-pihak yang tidak memiliki tanaman kelapa sawit namun berupaya mempengaruhi masyarakat untuk melakukan aksi di lokasi perusahaan,” ungkap Ferdinand.
Perusahaan menilai situasi ini perlu disikapi secara bijak agar tidak menimbulkan konflik yang lebih luas di sektor perkebunan.
Untuk menjaga keseimbangan informasi, PT.KLS menyatakan siap membuka ruang klarifikasi kepada publik dan pemangku kepentingan.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa informasi yang beredar tidak bias dan tetap berimbang.
“Kami terbuka untuk memberikan klarifikasi agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, perusahaan berharap dapat meredam berbagai spekulasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap operasional perusahaan.
Melalui pernyataan resmi PT Kurnia Luwuk Sejati, manajemen menegaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku serta mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Perusahaan juga memastikan akan terus menjaga keseimbangan antara operasional bisnis, kepatuhan regulasi, dan hubungan dengan masyarakat sekitar.
Langkah ini dinilai penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap industri perkebunan, khususnya terkait aspek legalitas, konflik lahan, dan keberlanjutan usaha.(*)
(BB/03)
Discussion about this post