Bupati Enjoy, Wakil Bupati Banggai Malah Over Protektif

BERITABANGGAI.COM, LUWUK – Duet pemimpin baru di Kabupaten Banggai, Amirudin dan Furqanudin Masulili tampaknya memiliki karakter yang berbeda. Bupati Banggai Amirudin terkesan terbuka, sedangkan Wakil Bupati Banggai terkesan over protektif.

Karakter masing masing pemimpin baru daerah itu, mulai terlihat akhir akhir ini. Seperti pada saat kunjungan kepala daerah dan wakil kepala daerah di BPKAD Kabupaten Banggai, Selasa (22/6/2021).

Bupati Banggai Amirudin justru tidak melarang kalangan media melakukan peliputan pertemuannya bersama BPKAD, malah wakil Bupati Banggai Furqanudin Masulili yang buru buru memproteksi jalannya rapat dari kalangan media. Padahal, Sekab Banggai Abdullah Ali dan Kepala BPKAD Marsidin Ribangka, juga tidak melarang wartawan sejak awal kunjungan hingga jalannya rapat berlangsung hingga hampir usai.

Wakil Bupati Banggai Furqanudin Masulili yang dikonfirmasi usai kunjungan di BPKAD, beralasan ia melarang media meliput di keuangan karena instansi itu adalah instansi yang sensitif. Ia juga beralasan media tidak boleh mengakses pertemuan tersebut, untuk menjaga harmonisasai pemimpin lama dan pemimpin baru di daerah ini.

“Kan tidak enak hal hal yang sensitif harus diekspos ke publik. Kita menjaga harmonisasi dengan pemimpin sebelumnya,” kata Furqan.

Alasan Wakil Bupati Banggai itu, seolah menilai bahwa kepemimpinan Herwin Yatim dan Mustar Labolo sebelumnya penuh dengan penyimpangan yang harus ditutupi pada masa kepemimpinan baru ini. Padahal, dalam petemuan itu tidak ada kasus yang diungkap yang harus dirahasiakan. Pertemuan itu hanya membahas soal kebijakan anggaran, yang memang harus terbuka dan transparan dihadapan publik.

Apalagi Wakil Bupati Banggai Furqannudin Masulili, menyela wartawan pada saat pembahasan soal kebijakan pengalokasian belanja TPP, yang memang menjadi keluhan banyak OPD selama ini dan telah menjadi konsumsi publik. Harusnya Furqanudin memberikan ruang kepada BPKAD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk secara seimbang diberikan ruang untuk mejelaskan kepada publik, terkait alasan teknis atas kebijakan tersebut. (bb/03)