BERITABANGGAI.COM, JAKARTA – Ada hal penting yang terungkap dalam media meeting yang dilaksanakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Kamis (21/07/2022). Terutama terkait dengan seperti apa idelanya hubungan pemerintah dan media massa.
Seperti dikutip dari laman resmi menpan.go.id, disebutkan, menjadi humas pemerintahan dituntut untuk memberikan informasi yang aktual, akurat, dan akuntabel kepada masyarakat.
Media massa menjadi salah satu stakeholder yang harus dirangkul untuk memastikan informasi yang disampaikan adalah benar dan tidak ambigu bagi masyarakat sebagai penerima pesan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan media massa dalam penyebarluasan informasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik (DAKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Averrouce dalam media meeting tersebut.
Ditambahkan, media sebagai penyebar luas informasi bagi publik memegang peranan penting, sehingga perlu dipastikan bahwa informasi tersebut diserap publik dan dipahami secara holistik. Terlebih, ketika kini informasi dari media online di berbagai platform tersebar dengan lebih cepat dan dapat dijangkau berbagai lapisan masyarakat.
“Kebebasan pers sebagai anak kandung reformasi semakin kuat sekarang. Namun, tetap ada aturannya dan sepertinya kita semua sudah paham bahwa aturannya rigid dan ada hal publik yang harus dijaga ketepatannya serta dampaknya bagi masyarakat luas,” jelas Averrouce.
Mendukung pernyataan tersebut, Editor in Chief iNews TV dan MNC News Channel Prabu Revolusi mengatakan, kegagalan komunikasi pemerintah seringnya disebabkan oleh tertutupnya informasi tersebut. Sedangkan di sisi lain, wartawan perlu punya gambaran utuh terkait topik tersebut agar dapat mengolah berita secara komprehensif.
Menurutnya, humas pemerintah harus kolaboratif dengan berbagai pihak, salah satunya dengan wartawan. “Ada off the record, ada yang on the record. Harus terbuka sama pers. Sangat mungkin informasi yang disuguhkan oleh humas datangnya dari media massa atau publik,” jelas Prabu.
Diskusi kali ini juga membahas tentang juru bicara pemerintah yang baik bagi publik. Menurut Prabu, juru bicara instansi pemerintah harus seseorang yang bisa mendengarkan masyarakat. “Jika cari juru bicara, carilah yang bisa mendengarkan publik. Jadi mendengar dulu, baru berbicara,” ungkap mantan news anchor tersebut.
Tak hanya melalui media mainstream, Prabu juga menyarankan agar pemerintah juga melakukan pendekatan ke content creator. Hal tersebut dikarenakan para content creator perlu mengetahui bahwa ruang publik tidak sebebas itu dan ada norma, nilai, serta tanggung jawab yang mengiringi konten tersebut.
(bb/03)
Discussion about this post