Sukri meminta Dinas PUPR tidak mempermainkan prosedur dan aturan di dalam pelaksanaan lelang, karena akan memberikan dampak kerugian bagi kalangan perusahaan jasa kontruksi.
“Janganlah aturan kalian buat sesuka hati. Kasian masyarakat jasa kontruksi, berapa kerugian mereka di dalam mengikuti lelang yang dilakukan pemerintah. Jika prosesnya baik, tidak ada yang mengeluh dan sampai menyurat ke DPRD,” kata Sukri lagi.
(bb/03)
| BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS |
BERITABANGGAI.COM, LUWUK - Pengurus Kabupaten (Pengkab) Taekwondo Indonesia Banggai, menggelar Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) sabuk, bertempat di Gedung SSC...
BERITABANGGAI.COM, LUWUK - Banggai Taekwondo Club (BTC) Luwuk salah satu Club di Kabupaten Banggai ini, menyumbang 12 medali pada event...
BERITABANGGAI.COM, LUWUK — JOB Pertamina–Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) berkomitmen untuk mendukung tumbuh kembang anak di Kabupaten Banggai....
TULISAN ini bermula dari obrolan santai di grup WhatsApp. Ada yang dengan penuh keyakinan menyimpulkan: bupati sekarang luar biasa...
BERITABANGGAI.COM, BUNTA- Sebagai perusahaan lokal yang bergerak di sektor perkebunan kelapa Sawit, PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) terus berkontribusi...
BERITABANGGAI.COM, LUWUK — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi menyurati Inspektur Kabupaten Banggai terkait pengaduan dugaan penambahan syarat...
Discussion about this post