Pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Banggai Dinilai Sangat Buruk

BERITABANGGAI.COM, LUWUK – Pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Banggai dinilai sangat buruk. Institusi tersebut diminta untuk melakukan perbaikan kinerja untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Penilaian tersebut dikemukakan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banggai dalam pembahasan Rancangan APBD tahun 2023, Senin (28/11/2022) tadi malam.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Sri Rosdiana Tia menilai, pelayanan BPJS kesehatan di RSUD Luwuk dan fasilitas kesehatan lainnya di Kabupaten Banggai sangat berbelit-belit dan ribet.

“Terlalu ribet dan berbeleit-belit. Masyarakat sakit, masih dimintai berkas ini dan berkas itu. Padahal kan peserta BPJS punya kartu BPJS, kenapa tidak pakai itu saja?, kenapa masih dimintai KTP, KK dan lain-lain, membuat syarat menjadi ribet dan berbelit-belit,” katanya.

Sri Rosdiana Tia menyarankan kepada BPJS Kabupaten Banggai untuk mengikuti pelayanan BPJS yang ada di Makasar atau di Gorontalo, yang sudah cukup baik dan tidak menyulitkan.

“Apa bedanya BPJS di Banggai sini, dengan BPJS di luar daerah. Kenapa di daerah kita ini terlalu ribet dan menyusahkan,” pungkasnya.

Politisi asal Kecamatan Lamala itu mencontohkan, pelayanan BPJS di RSUD Luwuk terlatak jauh dengan loket pendaftaran pasien. Bahkan posisinya berada di ketinggian sehingga membuat warga kesusahan.

Hal senada juga disampaikan Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Ibrahim Darise. Politisi asal Bunta itu bahkan lebih tegas meminta kepada pihak BPJS Kabupaten Banggai untuk melakukan perbaikan. Kata dia, lokasi loket BPJS di RSUD Luwuk harus segera dipindahkan ke lokasi yang strategis dan dibuat lebih mudah.

“Ini ada uang rakyat yang kita titipkan disana, jadi pelayanannya harus baik. Kalau ibu Sri Rosdiana hanya meyarankan untuk perbaikan, saya meminta ini bersifat wajib dan harus dilakukan perbaikan di PBJS Kabupaten Banggai,” katanya.

Penilaian para anggota DPRD Kabupaten Banggai itu bermula ketika BPJS Kesehatan Kabupaten Banggai meminta tambahan anggaran untuk biaya presmi asuransi BPJS.

Sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Banggai telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp56 miliar untuk BPJS Kesehatan. Hanya saja, dalam rapat tersebut, pihak BPJS meminta tambahan anggaran lagi sebesar Rp2,3 miliar. Alasannya karna anggaran yang ada saat ini masih kurang.(*)

(bb/03)