BERITABANGGAI.COM,Luwuk—Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), mengunjungi Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Kamis 5 September 2024.
Tim Ombudsman diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, dr I Wayan Suartika dan Kabid Yankes, Haris Sibadu.
Kunjungan tim Ombudsman RI Perwakilan Sulteng ini terkait pengambilan data untuk penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, I Wayan Suartika, mengatakan, Ombudsman melakukan penilaian dan pengawasan pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah daerah.
Dinas Kesehatan Banggai, kata dia, termasuk salah satu organisasi perangkat daerah yang dikunjungi untuk pengambilan data penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024.
Dinas Kesehatan termasuk OPD yang dikunjungi karena instansi ini terkait erat dengan pelayanan publik. Terutama pelayanan dan pengurusan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Juga yang dinilai adalah penanganan keluhan publik terkait pelayanan yang diberikan. “Tim Ombudsman menilai seberapa besar kepatuhan kita terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan,” katanya.
Selain Dinas Kesehatan, Puskesmas Simpong dan Puskesmas Kampung Baru juga nantinya termasuk yang dikunjungi untuk pengambilan data penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.
Wayan Suartika berharap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Banggai mendapatkan nilai yang baik, sebagaimana tahun sebelumnya.
Di mana, Dinas Kesehatan Banggai, Puskesmas Simpong maupun Puskesmas Kampung Baru mendapatkan skor yang baik, sehingga mendapatkan penghargaan.
“Tahun lalu, Dinkes Banggai, Pukesmas Simpong dan Puskesmas Kampung Baru, mendapatkan penghargaan, semoga tahun ini penilaiannya pun mendapatkan hasil yang baik,” katanya.
Diketahui, selain Dinkes, Tim Ombudsman RI Perwakilan Sulteng juga melakukan pengambilan data penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024, di Polres Banggai, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan, dan Kantor Pertanahan. (BB/007)
Discussion about this post