Belanja Daerah Kabupaten Banggai Capai Rp3,1 Triliun Namun Mayoritas Hanya Untuk Kepentingan Elit

BERITABANGGAI.COM, LUWUK – Pemerintah daerah Kabupaten Banggai perlu melakukan evaluasi diri. Pasalnya, meski Anggaran APBD mencapai Rp3,1 triliun namun anggaran sebesar itu hanya dibelanjakan untuk kepentigan elit saja.

Lembaga studi keuangan daerah Kabupaten Banggai menilai, kebijakan anggaran pemerintah daerah tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, melainkan hanya berpihak pada kepentingan elit.

“Benar APBD kita mencapai Rp3,1 triliun, namun coba lihat peruntukannya sebagian besar hanya untuk kepentingan elit,” kata Sugianto Adjadar, Jumat (27/9/2024).

Menurut dia, belanja daerah tahun 2024 memang mencapai Rp3,1 triliun, namun Rp2,1 triliun dari jumlah tersebut adalah untuk belanja operasioal.

“Gaji dan Tunjangan ASN saja sudah 1 triliun,” tuturnya.

Sugiato menyayangkan, anggaran belanja yang besar itu hanya dipergunakan untuk memenuhi hasrat elit di daerah, dan tidak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kata dia, operasional pemerintah daerah ikut membesar sejalan dengan besarnya alokasi anggaran yang dimiliki daerah. Sementara anggaran yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, nilainya cenderung stagnan dan tidak bertambah.

Untuk perjalanan dinas saja, Pemda Banggai mengalokasikan anggaran sebesar Rp157 miliar pada tahun anggaran 2024. Jumlah anggaran perjalanan dinas ini lebih besar dibandingkan anggaran untuk bangun jalan desa yang hanya dialokasikan Rp130 miliar.

“Jalan desa itu yanag menikmati semua warga. Sedangkan perjalanan dinas itu yang menikmati hanya elit-elit ASN saja,” katanya.

Selain perjalanan dinas, masih banyak belanja belanja lainnya, yang hanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan para elit saja. Misalnya biaya lembur yang mencapai Rp14 miliar hingga biaya jasa kantor yang mencapai Rp199 miliar.

“Kita punya ASN yang banyak,masih juga ada biaya jasa kantor sebesar itu. Ini adalah pemborosan,” katanya.

Sugianto menyesalkan belanja daerah sebsar Rp3,1 triliun tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, semisal jalan dan jembatan.

“Kalau untuk masyarakat Pemda beralasan anggaran terbatas, kalau untuk kepentingan aparatur sudah sangat berlebihan,” pungkasnya. (*)

(bb/03)