BERITABANGGAI.COM, LUWUK – Kondisi inflasi daerah di Kabupaten Banggai untuk bulan Juli dan Agustus tahun 2025 terus mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Banggai, inflasi tahun ke tahun (Year on year) 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,66%. Angka ini lebih tinggi 1,3% ketimbang ditahun 2024 yang hanya sebesar 2,89%. Terkhusus pada kelompok pengeluaran untuk makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 7,98%.
Merespon ini, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banggai dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai untuk Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025, menekankan agar belanja daerah dalam APBD perubahan diperioritaskan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, melalui Penanggulangan Inflasi daerah.
Utamanya terhadap pengendalian harga beras yang terus mengalami kenaikan. Menurut Masnawati Muhammad, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banggai, belanja daerah untuk APBD Perubahan perlu ditingkatkan pengalokasiannya untuk subsidi.
Terutama pada jenis bahan pokok berupa beras agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi ditengah inflasi daerah yang tertinggi ketiga di Sulawesi Tengah.
“Kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banggai mengusulkan kepada dinas terkait, untuk mengalokasikan belanja subsidi untuk kebutuhan pokok berupa beras. Agar akses kesejahteraan masyarakat tetap terjaga ditengah inflasi daerah, serta dapat mendukung pembangunan nasional” kata Masnawati.
Kondisi inflasi nasional dalam berita resmi statistik BPS, menempatkan Provinsi Sulawesi Tengah dalam inflasi tertinggi kedua nasional sebesar 4,02%, dari inflasi daerah Provinsi Sumatra Utara yang mencapai 4,42%. Demikian halnya dengan tingkat inflasi daerah berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
Kabupaten Banggai menempati posisi ketiga dari Kabupaten Morowali yang mencapai 5,69%, dan Toli-toli sebesar 5,70% dalam inflasi daerah di Sulawesi Tengah untuk Agustus tahun 2025. Dengan tingkat inflasi dari bulan ke bulan (Month to mont) sebesar 0,55%, tertinggi kedua dari Kabupaten Toli-toli sebesar 0,82%.
Masnawati juga menambahkan, alokasi belanja untuk penanggulangan dampak inflasi ini menjadi perintah penting dari Pemerintah Pusat, agar daerah dalam Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025, mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan inflasi dan ketahanan pangan.
Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan nasional, “Kami Fraksi Gerindra konsisten. Instruksi Presiden dan Edaran Mendagri cukup jelas. Bahwa alokasi belanja daerah dalam APBD Perubahan di peruntukan pada belanja kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Diketahui juga, Rancangan Perubahan APBD telah ditetapkan. Dan sedang dalam proses asistensi oleh Gubernur Sulawesi Tengah. (*)
(bb/03)
Discussion about this post