Berikan Sambutan Dalam Penyerahan LHP BPK Begini Kata Batia Soal Opini WTP

BERITABANGGAI.COM, PALU – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Batia Sisilia Hadjar memberikan sambutan mewakili DPRD dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Jalan prof. Moh Yamin, Nomor 84 Palu, Kamis (27/5/2021). Selain penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Banggai tahun 2020, BPK juga menyerahkan LHP atas LKPD Kota Palu tahun 2020.

Dalam memberikan sambutan pada penyerahan LHP BPK tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai diwakil oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Batia Sisilia Hadjar. Sedangkan mewakili pemerintah Kota Palu disampaikan langsung oleh Walikota Palu.

Batia dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada auditor BPK yang telah menyelesaikan proses dan tahapan pemeriksaan atas LKPD Pemda Banggai tahun 2020 dengan memberkkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Batia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah bekerja semaksimal mungkin dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara baik, sehingga mendapatkan opini WTP.

Seperti diketahui, Opini WTP terhadap LKPD dari BPK ini adalah sudah yang kesembilan kalinya diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sejak tahun 2011 silam. Batia berpesan kiranya prestasi tersebut tidak menjadikan pemerintah daerah terlena, melainkan tetap harus terus mempertahankannya dengan terus memberikan penyajian atas LKPD dengan baik.

Meskipun menerima Opini WTP dari BPK namun terdapat catatan catatan penting dari auditor BPK atas APBD 2020 yang menurut Batia harus ditindak lanjuti. Untuk itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta untuk segera menindak lanjuti rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPD gahun 2020.

DPRD kata Ketua DPD NasDem itu, secara kelembagaan akan menindak lanjuti dengan menggelar pembahasan bersama organisasi perangkat daerah terkait dengan LHP BPK tersebut, sebagaimana yang diatur dalamm ketentuan perundang undangan yang berlaku. (bb/03)