BERITABANGGAI.COM, LUWUK – DPRD Kabupaten Banggai menggelar sidang paripurna penandatanganan nota kesepahaman antara Pemda Banggai dan DPRD Kabupaten Banggai, tentang rancangan KUPA dan PPAS Perubahan 2024, Selasa (6/8/2024) malam.
Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Banggai Suprapto yang didampingi Wakil Ketua I Hj. Batia Sisilia Hadjar dan Wakil Ketua II H. Samsulbahri Mang.
Bupati Banggai melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj. Sekda Kabupaten Banggai Ramli Tongko, menyebutkan, dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan segera melaksanakan tahapan penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.
Disebutkan, secara makro gambaran target pendapatan daerah pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.173.884.508.284,-, bertambah sebesar Rp7.200.000.000,- yang bersumber dari pendapatan transfer dan transfer antar daerah.
Lebih lanjut dikatakan, rencana belanja daerah pada perubahan kebijakan umum anggaran tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 3.362.418.241.928, bertambah sebesar Rp 164.854.841.864 dari target belanja sebelumnya, yang diperuntukan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Untuk Rencana Pembiayaan Daerah pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 202.259.841.864, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (silpa) dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
Sementara Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 13.726.108.220,- diperuntukan untuk penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman modal.
Sebagai tindak-lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka kebijakan KUPA dan PPAS-P Kabupaten Banggai tahun anggaran 2024 akan menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah. (*)
(bb/03)
Discussion about this post