Lapangan Mirqan Jadi Lokasi Salat Id, Temuan BPK Soal Pembangunan Muncul ke Publik

BERITABANGGAI.COM, LUWUK – Rencana penggunaan Lapangan Mirqan sebagai lokasi pelaksanaan Salat Idul Fitri tahun ini mendapat perhatian publik. Selain menjadi ruang ibadah bersama masyarakat, lapangan tersebut juga tercatat pernah menjadi objek temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dalam LHP BPK Nomor 26/LHP/XIX.PLU/12/2024 tertanggal 18 Desember 2024, pembangunan Lapangan Mirqan disebut memiliki sejumlah persoalan administrasi dan pelaksanaan pekerjaan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Aktivis masyarakat sipil, Supriadi Lawani, atau biasa disapa Budi ini mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan penggunaan lapangan itu untuk kegiatan ibadah, termasuk Salat Id. Namun menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bahwa fasilitas tersebut pernah menjadi bagian dari temuan pemeriksaan negara.

“Salat Id adalah kegiatan ibadah yang mulia dan menyatukan masyarakat. Tidak ada yang salah dengan penggunaan lapangan itu. Tetapi publik juga harus tahu bahwa pembangunan lapangan ini pernah menjadi bagian dari temuan dalam laporan pemeriksaan BPK,” ujar Budi.

Ia menilai transparansi penting agar masyarakat memahami bagaimana anggaran publik dikelola, khususnya dalam pembangunan fasilitas umum.

Menurut Budi, temuan dalam laporan pemeriksaan seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pembangunan, sehingga fasilitas publik yang digunakan masyarakat benar-benar dibangun secara akuntabel.

“Justru ini kesempatan baik bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen perbaikan. Ketika masyarakat berkumpul di sana untuk Salat Id, mereka juga diingatkan bahwa fasilitas publik harus dibangun dengan penuh tanggung jawab dan transparan,” tambahnya.

Ia juga berharap seluruh pihak tidak menilai statement ini adalah upaya mempolitisasi penggunaan lapangan tersebut, melainkan menjadikannya pengingat pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

“Masyarakat Banggai berhak mendapatkan fasilitas publik yang berkualitas, karena setiap pembangunan menggunakan uang rakyat,” tutup Budi. (*)

(BB/03)