Tuntaskan Masalah di Tanjungsari,Bupati Bentuk Tim Percepatan

Beritabanggai.com,Luwuk-Penggiat  agraria bersama perwakilan warga Tanjungsari bertemu Bupati Banggai Amirudin, Senin (16/8/2021).
Eva Bande salah satu aktivis yang ikut dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, polemik lahan Tanjungsari yang terjadi 2019 lalu telah menjadi perhatian publik. Pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Amirudin harus menyelesaikan polemik lahan Tanjungsari tersebut.
“Harus diselesaikan,konflik di Tanjung itu bukan hanya masalah agraria tapi juga bangunan,” tandasnya.
Pemerintah daerah saat ini harus menindaklanjuti penegasan Kantor Staf Presiden (KSP) atas konflik agraria di Tanjungsari.
“Para pihak sudah turun termasuk KSP, sekali lagi Pemda harus menyelesaikannya,” tuturnya.
Diketahui, konflik lahan Tanjungsari mencuat setelah proses eksekusi besar besaran. Namun warga Tanjung terus memperjuangkan hak lahan mereka. Hasilnya, lahan warga dikembalikan. Setelah dikembalikan pemerintah berkewajiban membangun kembali bangunan yang dirobohkan, melalui program dari Kementrian Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR).
Bupati Banggai Amirudin dihadapan aktivis agraria dan perwakilan warga menegaskan, pemerintah daerah secepatnya akan menuntaskan masalah yang terjadi di Tanjung, kelurahan Karaton. Upaya pemda akan dilaksanakan secara menyeluruh.
“Masalah Tanjung ini saya selesaikan. Saya akan membentuk tim khusus dan sudah harus selesai September 2021 ini,” tegas Bupati Amirudin.
Bupati Amirudin menjelaskan, pemda membutuhkan data konkrit atas semua yang terjadi di Tanjung. Data tersebut akan menjadi dasar menindaklanjuti rekomendasi KSP.
“Kita buat perencanaanya. Setelah itu disiapkan anggarannya. Saya akan membentuk tim percepatan terkait masalah Tanjung ini,” pungkas Bupati Amirudin.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Judi Amisudin mengungkapkan, masalah Tanjungsari sudah selesai, dengan keluarnya surat dari Kantor Staf Presiden. “Dalam pertemuan dengan KSP hadir juga perwakilan warga. Hanya saja tindaklanjutnya terhenti karena rentang koordinasi tidak berjalan maksimal. Kementrian PUPR akan tetap menyalurkan bantuanya,” tuturnya. (bb/02)