BERITABANGGAI.COM, LUWUK – Dua anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banggai, Batia Sisilia Hadjar dan Irwanto Kulap, menyoroti persoalan kesenjangan antar wilayah yang hingga kini masih mejadi permasalahan di daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun anggaran 2026, yang dibahas Badan Anggaran DPRD Banggai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (17/11/2025).
Batia menyebutkan, ketika pemerintah menyadari bahwa kurang efektifnya pemerataan pembangunan dan perencanaan yang berkelanjutan, hingga adanya disparitas antar wilayah dan sektor dalam pertumbuhan ekonomi, maka seharusnya kebijakan anggaran diarahkan untuk menangani masalah tersebut.
“Kalau pemerintah menyebutkan ada disparitas antar wilayah, maka kebijakan anggaran harus diarahkana kesana. Untuk menangani masalah itu,” kata Batia.
Senada dengan itu Anggota Badan Anggaran lainnya, Irwanto Kulap, menyebutkan, masalah kesenjangan antar wilayah ini sudah beberapa tahun terakhir terus menjadi permasalahan.
“Tahun 2025 permasalahannya soal kesenjangan, tahun 2024 juga begitu, tahun 2023 juga begitu, ini lagi tahun 2026 itu lagi. Ini jangan dibiarkan terus menerus. Harus disikapi,” kata Irwanto.
Politisi Golkar itu bahkan memberi analogi, jika anak sakit, maka harus bawa ke dokter. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Begitu juga ini daerah, kalau ada kesenjangan, maka anggaran arahkan kesana, jangan dibiarkan berlarut-larut,” katanya.
Irwanto bahkan meminta Pemda Banggai mengajikan data kebijakan anggaran per kecamatan di Kabupaten Banggai, sehingga bisa terlihat keberpihakan anggaran daerah menuju ke wilayah mana, sehingga tidak ada lagi disparitas antar wilayah di Kabupaten Banggai. (*)
(BB/03)
Discussion about this post