BERITABANGGAI.COM, LUWUK – Realisasi belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hingga memasuki triwulan ke II tahun 2026 masih sangat rendah. Rapat evaluasi yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Banggai mengungkapkan realisasi belanja rata-rata masih dibawah 10 persen khususya belanja modal.
Kondisi itu membuat Komisi II DPRD Kabupaten Banggai angkat bicara. Anggota Komisi II DPRD Banggai Masnawati Mohamad, menilai rendahnya serapan anggaran hingga memasuki triwulan ke II ini merupakan bentuk rendahnya kinerja perangkat daerah.
Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan soal ancaman pemotongan anggaran dari pemerintah pusat yang selalu membayangi dana transfer ke daerah. Menurut dia, jika pemerintah daerah lambat membelanjakan dana yang ada, dikuatirkan akan membuat pemerintah pusat melakukan kebijakan pemotongan anggaran.
“Pemerintah pusat sekarang ini lagi getol-getolnya melakukan pemangkasan anggaran. Jangan sampai gara-gara serapan anggaran kita rendah, ini akan dipangkas oleh pusat karena kita dinilai tidak mampu merealisasikan anggaran,” kata Masnawati.
Masnawati mengatakan, realisasi belanja pemerintah daerah hingga saat ini masih berkisar pada belanja gaji, sedangkan belanja untuk kepentingan publik masih nihil.
“Ini sudah masuk triwulan II, harusnya sudah fokus pada belanja publik,” pungkasnya. (*)
(BB/03)
Discussion about this post