Sukri Djalumang Tekankan Program Infrastruktur Jalan Dalam Musrenbang RKPD di Lamala

BERITABANGGAI.COM, LAMALA – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Sukri Djalumang menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur jalan di sejumlah kecamatan di daerah pemilihan III.

Penegasan tersebut disampaikan politisi Partai NasDem itu dalam forum Musrenbang RKPD Tahap II yang dilaksanakan di Kecamatan Lamala, Selasa (24/2/2026).

Musrenbang tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banggai Amirudin, Wakil Bupati Furqanudin Masulili dan Organisasi Perangkat Daerah.

Musrenbang tersebut diikuti oleh enam kencamatan yang berada di Dapil III, yakni Kecamatan Balantak Utara, Balantak, Balantak Selatan, Mantoh, Lamala dan Masama.

“Perlu kami sampaikan bahwa di enam kecamatan ini masih banyak infrastruktur jalan yang perlu dibenahi. Semoga ini bisa menjadi perhatian pemerintah daerah,” kata Sukri, saat menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD.

Untuk diketahui, dari penyampaian usulan kecamatan, tercatat bahwa Kecamatan Lamala memasukkan 134 usulan dalam sistem SIPD, dengan 128 usulan yang telah terverifikasi.

Selanjutnya, Kecamatan Masama memasukkan 235 usulan, dengan 190 usulan terverifikasi oleh kecamatan.

Sedangkan Kecamatan Mantoh memasukkan 148 usulan, dengan 135 usulan diterima.

Kecamatan Balantak Selatan memasukkan 74 usulan, dengan 68 usulan diterima dan Kecamatan Balantak memasukkan 159 usulan, dengan 121 usulan terverifikasi.

Untuk Kecamatan Balantak Utara mamasukkan 62 usulan, dengan 54 usulan terverifikasi.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Banggai Drs. H. Furqanuddin Masulili, M.M menyampaikan bahwa kegiatan Musrenbang tahun 2026 ini merupakan kunci strategis menuju pencapaian target jangka menengah daerah.

“Kita tidak boleh lagi hanya terjebak pada pembangunan fisik yang bersifat parsial, perencanaan pembangunan hinggga tahun 2027 harus mampu menjawab tantangan transformasi ekonomi yang lebih tangguh,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Pupung Diliyanto menyampaikan bahwa usulan kecamatan yang dimasukkan dalam sistem, telah disesuaikan dengan prioritas daerah. (*)

(BB/03)