BERITABANGGAI.COM, LUWUK – Pemerintah daerah Kabupaten Banggai diminta untuk tidak sekedar melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) namun tidak mempedomani rumusan yang dihasilkan dalam forum tersebut.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Batia Sisilia Hadjar, dalam Musrembang RKPD Tahun 2022 yang dilaksanakan Bappeda Banggai, Selasa (30/3/2021).
Politisi Partai NasDem itu mengatakan, banyak ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Banggai, khususnya mengenai kesenjangan antar wilayah. Ia menilai kebijakan pembangunan sejauh ini lebih diperioritaskan ke wilayah tertentu, tanpa pembertimbangkan asas keadilan dan pemerataan pembangunan.
“Saya membahasakan ini dengan istilah ketimpangan pembangunan. Lihatlah di Masama, Lamala, Mantoh, Balantak sampai Bualemo. Infrastruktur disana sangat terbatas dan terbengkalai,” kata wanita yang juga Ketua DPD Partai NasDem itu.
Batia mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima, ruas jalan lingkar kepala burung akan ditangani oleh pemerintah provinsi melalui alokasi anggaran sebesar Rp7 miliar dan saat ini sudah dalam proses lelang. Ia berharap kebijakan pemerintah provinsi itu bisa membantu daerah dalam menyelesaikan problem yang berada di wilayah timur Kabupaten Banggai itu.
Pada Musrembang tersebut, Batia meminta rumusan tema pembangunan, rumusan permasalahan dan isu isu daerah, rumusan prioritas pembangunan yang sudah ada, hendaknya lebih dipertajam dalam program dan kegiatan oleh perangkat daerah. Berbagai pemikiran dan gagasan yang telah diungkapkan dalam Musrembang dan beberapa tahapan yang dilakukan sebelumnya, kata dia, hendaknya menjadi catatan penting untuk diperhatikan.
“Apa yang jadi masukan dari stakeholder dalam Musrembang ini harus menjadi perhatian. Misalnya masalah Pupuk tadi, harus benar benar diperhatikan dan harus tuntas tahun ini. Rapat ini jangan sampai hanya jadi rapat seremonial saja, tetapi harus benar benar diperhatikan dan dipedomani,” tandasnya. (bb/03)
Discussion about this post